BroadChain mendapatkan informasi bahwa pada 4 April, pemerintah Rusia telah mengajukan rancangan undang-undang ke Duma Negara. Rancangan ini mengusulkan kewajiban bagi warga negara Rusia untuk melaporkan pembukaan dan penutupan dompet kripto di luar negeri kepada Direktorat Jenderal Pajak Federal, mulai 1 Juli 2026. Selain itu, mereka juga wajib melaporkan catatan transaksi aset kripto yang terkait.
Rancangan undang-undang ini bertujuan untuk memasukkan aset kripto ke dalam kerangka regulasi yang serupa dengan rekening bank luar negeri. Dengan demikian, warga negara harus menyelesaikan pelaporan dalam waktu satu bulan setelah membuka atau menutup dompet kripto mereka.
Apabila transfer ke dompet di luar negeri dilakukan melalui perantara berlisensi di Rusia, lembaga terkait juga akan meminta pengguna untuk menyertakan bukti bahwa pelaporan tersebut telah disampaikan kepada otoritas pajak.