Duma Negara Rusia baru-baru ini mengesahkan RUU "Tentang Mata Uang Digital dan Hak Digital" dalam pembacaan pertama, menandai langkah kunci menuju legalisasi cryptocurrency di negara tersebut. Menurut RUU tersebut, Bank Sentral Rusia akan menjadi regulator inti, bertanggung jawab penuh atas penerbitan izin operasi, persetujuan atau pelarangan aktivitas perdagangan kripto, serta menilai legalitas transaksi. Cryptocurrency secara hukum didefinisikan sebagai properti, tetapi secara eksplisit dilarang digunakan sebagai alat pembayaran untuk barang atau jasa di dalam negeri, dengan rubel (termasuk rubel digital) tetap menjadi satu-satunya mata uang resmi.
RUU tersebut menetapkan jadwal implementasi yang jelas, yang harus diselesaikan dan disahkan selambat-lambatnya pada 1 Juli 2026. Pada saat itu, warga Rusia biasa akan dapat membeli aset digital secara legal melalui lembaga perantara berlisensi. Investor dibagi menjadi dua kategori: investor yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat. Investor yang tidak memenuhi syarat harus lulus tes pengetahuan terkait dan menghadapi batasan pembelian tahunan, dengan jumlah yang diusulkan oleh bank sentral adalah 300.000 rubel (sekitar $4.000).
Dalam hal aset yang dapat diperdagangkan, RUU tersebut menetapkan ambang batas yang ketat, hanya mengizinkan cryptocurrency dengan kapitalisasi pasar lebih dari 5 triliun rubel, volume perdagangan harian rata-rata melebihi 1 triliun rubel, dan riwayat perdagangan setidaknya lima tahun untuk diperdagangkan. Ini berarti aset utama seperti Bitcoin, Ethereum kemungkinan memenuhi syarat. Selain itu, RUU tersebut memperkenalkan ketentuan tanggung jawab pidana untuk operasi kripto ilegal, dengan denda maksimum 1 juta rubel (sekitar $13.000) atau hukuman penjara hingga 7 tahun. Dalam kondisi tertentu, perusahaan dapat menggunakan cryptocurrency untuk penyelesaian perdagangan luar negeri.